Harus Ada Regulasi Khusus, DPR RI Harap Kemacetan di Bali Segera Teratasi

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal menjelaskan dalam pembahasan RUU tentang Kepariwisataan harus menekankan penanganan kemacetan di destinasi wisata.

Salah satu yang ia soroti terkait kemacetan tersebut sebagaimana yang terjadi di Bali.

Yang paling saya lihat dari saat jalan dari bandar lalu lanjut ke sini, Bali ini sudah darurat traffic jam. Ini alarm keras, yang bisa menghilangkan pesona wisata kita. Ini harus ada regulasi entah bagaimana caranya,” ujar Mustafa Kamal di saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung, di Kantor Pemkab Badung, Bali.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai persoalan aksesabilitas (jalan) dari destinasi wisata satu ke destinasi wisata yang lain perlu diperhatikan.

Sebab, menurutnya, kalau durasinya membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya 1 hingga 1,5 jam, maka akan mengurangi minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke tempat tersebut.

“Nah, Pemkab Badung tadi katakan tidak punya ruang lagi untuk membesarkan lahan karena jumlah penduduknya banyak. Kalau membuat jalan lingkar, flyover, atau underpass anggaran itu sudah tidak cukup. Dan ini yang haruspikirkan kita bersama dengan Pusat terutama dengan Kementerian PUPR,” ujar Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Diketahui, beberapa waktu lalu, untuk mengatasi kemacetan di Bali, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan pemerintah berencana membangun LRT Bali.

Nantinya, kereta listrik tanpa awak itu rencananya bakal dibangun di bawah tanah (underground).

Dia mengatakan rencana itu tengah dikaji pemerintah atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, kata dia, LRT bakal dibangun dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju wilayah Cemagi.

Luhut mengatakan salah satu alasan pemerintah mengebut LRT Bali adalah untuk mengurai kepadatan wisatawan di Bali. Khususnya mengantisipasi mobilitas di Bali agar tidak dipenuhi kemacetan.

“Karena di tahun 2025 penumpang itu akan sampai 24 juta orang masuk di Bali, dan itu akan membuat perhitungan stuck tiga jam kalau itu (LRT) tidak dibangun,” ungkap Luhut.