Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

FORSEMASHI Kecam Keras Keputusan MK Soal Batasan Usia Capres/Cawapres

Muhammad Zuhud, Ketua Forum Senat Mahasiswa Syariah dan Hukum se Indonesia (Foto:Dok/ist).

Jurnalis:

Kabar Baru, Yogyakarta – Kontestasi politik 2024 semakin memanas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan gugatan uji materi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (16/10).

“Dikabulkannya permohonan gugatan uji materi materi nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terkait batas usia capres dan cawapres menciderai demokrasi dan mencoreng konstitusi. Mengapa demikian? Karena sudah jelas MK membuka peluang politik dinasti. Hal ini bisa kita kaitkan dengan posisi Ketua MK yang sebenarnya memiliki benturan kepentingan yang luar biasa terhadap orang yang mengambil keuntungan langsung,” jelas Muhammad Zuhud, pada Rabu (18/10) Yogyakarta.

Baca Juga  Cara Membuat Company Profile yang Efektif dan Profesional: Panduan Lengkap

Ketua Forum Senat Mahasiswa Syariah dan Hukum se Indonesia atau FORSEMA SHI, mengecam keputusan tersebut lantaran dinilai Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai “Guardian Of Constitusions” tetapi menjadi Mahkamah Keluarga karena ada peluang nepotisme dalam demokrasi dan upaya melanggengkan politik dinasti.

Koordinator Pusat Forsemashi menambahkan bahwa keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan ketidakpercayaan kepada Mahkamah Kontitusi yang seharusnya menjadi “Guardians Of Constitusions”.

Baca Juga  LBH Petanesia Kawal Kasus Seorang Ibu yang Terjebak Rentenir di Tanjung Priok

Sekretaris Pusat Forsemashi Ibrahim Ardyga menambahkan, dikabulkannya permohonan mengenai batasan usia capres dan cawapres patut dipertanyakan. Karena terdapat inkonsistensi dari sebagian hakim yang diketuai oleh Anwar Usman dalam pengambilan keputusan.

“Bagaimana tidak, dari lima perkara yang ditolak, Hakim MK menyatakan bahwa permohonan yang diajukan merupakan kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembuat Undang-Undang (Open Legal Policy). Akan tetapi, beberapa jam kemudian sikap MK berubah 180 derajat dengan mengabulkan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru mahasiswa UNS yang merupakan pengagum Gibran Rakabuming dengan pokok permasalahan yang sama.” Katanya.

Baca Juga  Kata Fahri Hamzah, Oposisi yang Kuat Akan Membantu Kinerja Pemerintah

Kabarbaru Network

https://beritabaru.co/

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store