Bareskrim Polri Didesak Periksa Asiang dan Copot Pejabat Bandara Kualanamu

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Skandal dugaan penyalahgunaan fasilitas dan pelanggaran prosedur di Bandara Internasional Kualanamu yang melibatkan pengusaha Rusli Ali alias Asiang semakin memanas.

Hal ini mendapat sorotan dari Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM Merah Putih), mereka mendesak Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Asiang atas kejadian tersebut.

Sebelumnya, telah beredar video dan laporan mengenai rombongan Asiang yang diduga lolos dari pemeriksaan imigrasi dan bea cukai pada 20 Juli 2025, bahkan mendapatkan perlakuan istimewa dijemput mobil hingga ke pesawat tanpa melalui prosedur semestinya.

Dugaan ketidaksesuaian data penumpang dalam izin kedatangan juga menambah daftar kejanggalan.

Ketua SPM Merah Putih, Bagoes Koesoemo, menyebut bahwa insiden ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi kuat adanya tindak pidana yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum tertinggi.

“Kami meminta Bareskrim Polri untuk segera turun tangan memeriksa Asiang. Dugaan penyalahgunaan fasilitas negara dan potensi dugaan penyelundupan karena masuk bandara tanpa pemeriksaan tidak bisa dibiarkan,” tegas Bagoes kepada Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Kamis (31/07/2025).

Menurutnya, rekam jejak Asiang yang dikenal sebagai pengusaha dan pernah disebut sebagai bos judi online di Sumatera Utara, serta sempat viral karena meminjamkan jet pribadi ke menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, menambah urgensi pengusutan ini.

Selain itu Bagoes juga menyerukan langkah tegas terhadap pejabat yang berwenang di Bandara Kualanamu.

“Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu dan Kepala Bandara Kualanamu harus segera dicopot dari jabatannya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian atau bahkan dugaan keterlibatan dalam praktik ilegal ini,” lanjutnya.

Ia menekankan bahwa pencopotan merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan proses investigasi dapat berjalan objektif dan transparan tanpa intervensi.

Setelah pencopotan, SPM Merah Putih juga menuntut agar para pejabat tersebut diperiksa secara untuk mengungkap rantai komando dan oknum-oknum lain yang mungkin terlibat.

Bagoes menyebut bahwa kasus ini merupakan barometer integritas dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Jika individu sipil bisa dengan mudah melenggang tanpa pemeriksaan di bandara internasional, ini menunjukkan kerapuhan sistem kita. Aparat tidak boleh tumpul ke atas dan harus bertindak adil tanpa pandang bulu, kejadian di Kualanamu ini tentu sangat tidak disukai Presiden Prabowo” pungkasnya.

SPM Merah Putih berharap desakan ini segera ditindaklanjuti guna membersihkan nama institusi negara dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang.