Diskusi Publik BEM FISIPH UNBARA Soroti Stabilitas Politik dan Krisis Kepercayaan Publik di OKU

Jurnalis: Wafil M

Radar Baru, Baturaja — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum (BEM FISIPH) Universitas Baturaja sukses menyelenggarakan diskusi publik bertema “Stabilitas Politik Lokal di Tengah Dinamika Sosial: Tantangan dan Peluang OKU ke Depan” yang digelar di Auditorium Universitas Baturaja, 24 April 2025.

Ketua BEM FISIPH, Tedi Parosi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam ruang dialog publik yang sehat dan konstruktif.

“Kegiatan ini merupakan komitmen kami sebagai mahasiswa untuk terus terlibat aktif dalam dialog publik. Kami menyadari bahwa mahasiswa bukan hanya agen perubahan, tetapi juga mitra kritis bagi seluruh pemangku kebijakan. Oleh karena itu, forum ini diharapkan menjadi ruang bertemunya perspektif antara pemegang otoritas hukum, representasi politik, kalangan intelektual, dan generasi muda,” ujarnya.

Diskusi publik ini dihadiri oleh unsur kejaksaan, kepolisian, akademisi, dan perwakilan organisasi kepemudaan. Sayangnya, DPRD OKU yang dijadwalkan hadir sebagai salah satu narasumber, tidak dapat menghadiri kegiatan dengan alasan adanya kunjungan kerja seluruh anggota DPRD OKU yang bertepatan dengan waktu pelaksanaan diskusi.

Dalam sesi diskusi panel, Rahul Roy Adie Saputra Ketua Umum KAMMI OKU mempertanyakan pernyataan salah satu narasumber yang menyebutkan bahwa “keberhasilan masyarakat merupakan keberhasilan pemerintah”. Ia menilai pernyataan tersebut tidak relevan dengan kondisi Kabupaten OKU saat ini, di mana kepercayaan publik justru tengah tercoreng akibat peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pertanyaan senada juga disampaikan oleh Ahmad Junaidi, Kepala Bidang PPD HMI Cabang Baturaja. Ia menyebut bahwa fenomena OTT merupakan tamparan keras terhadap cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Ketika rakyat memperjuangkan kesejahteraan dan stabilitas politik, justru ada oknum wakil rakyat yang mencederai kepercayaan publik. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap sumpah jabatan,” tegasnya.

Ahmad juga menyayangkan ketidakhadiran DPRD OKU dan menegaskan bahwa mahasiswa serta organisasi kepemudaan tidak apatis, melainkan ingin dilibatkan secara aktif dalam pengawasan pemerintahan. Ia berharap kegiatan diskusi publik dapat difasilitasi secara rutin oleh pihak kampus dan organisasi kemahasiswaan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Kejaksaan Negeri OKU, Hendri Dunan, menjelaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku OTT sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK. Namun demikian, pihaknya tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan jika terdapat indikasi penyimpangan.

“Kami tidak akan menutup mata. Jika ada laporan yang memenuhi unsur pidana, tentu akan kami proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” jelasnya.

Akademisi Universitas Baturaja, Aprilia Lestari, turut menyoroti pentingnya penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan supremasi hukum merupakan pilar utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik.

“Ketika prinsip-prinsip good governance tidak dijalankan, akan muncul krisis kepercayaan publik yang berdampak negatif terhadap kualitas pembangunan,” ujarnya.

Presiden Mahasiswa Universitas Baturaja, Agre Fina Ayu Lestari, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen kontrol sosial dan katalis perubahan.

“Mahasiswa bukan hanya hadir sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra solutif. Diskusi ini menjadi bukti nyata bahwa kami berkomitmen menjaga integritas pemerintahan daerah,” katanya.

Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama antara mahasiswa, akademisi, dan aparat penegak hukum untuk terus bersinergi dalam upaya pencegahan dan pengawasan tindak korupsi, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat.