Bone Bolango Jalani Audit Keamanan Data Kependudukan Berstandar ISO/IEC 27001

06/10/2026
|
13K views

WhatsApp-Image-2026-10-06-at-18.47.33-1140x570.

Kabar Baru, Gorontalo— Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu dari 23 kabupaten/kota di tujuh provinsi di Indonesia yang mengikuti audit surveillance ISO/IEC 27001. Audit ini dilakukan untuk menilai konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), khususnya dalam pengelolaan data administrasi kependudukan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bone Bolango, Selasa (6/10/2026), dengan melibatkan Tim Audit PT TSI (Tim Sertifikasi Internasional) bersama Tim Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Kedatangan tim audit diterima langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman, didampingi Sekretaris Dinas Budiyanto Sahabu, Kepala Bidang PIAK Dudiyanto Pakaya, jajaran Dukcapil, serta tim dari Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Gorontalo.

Tim audit terdiri atas Auditor Eksternal TSI, Rakean Bagus, serta M. Riki Darmayuda dari Tim SDMTIK Ditjen Dukcapil. Mereka melakukan penilaian terhadap penerapan sistem keamanan informasi yang digunakan dalam pengelolaan data kependudukan.

Pemeriksaan mencakup sejumlah aspek, antara lain kebijakan dan prosedur keamanan informasi, pengelolaan risiko, keamanan teknologi informasi, serta penerapan kontrol keamanan untuk melindungi data administrasi kependudukan.

Evaluasi untuk Memperkuat Keamanan Data

Kepala Dinas Dukcapil Bone Bolango, Oktavianus SW. Rahman, menyambut baik pelaksanaan audit surveillance tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi konsistensi sistem keamanan informasi yang telah diterapkan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki.

“Kami menyambut baik proses surveillance ini. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memastikan apa yang sudah berjalan tetap konsisten dan bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dapat segera ditingkatkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan digitalisasi administrasi kependudukan menuntut pemerintah daerah tidak hanya menyediakan layanan yang praktis dan mudah diakses, tetapi juga memastikan keamanan informasi masyarakat tetap terjaga.

Pengelolaan data kependudukan membutuhkan sistem yang mampu mengendalikan risiko serta memastikan informasi masyarakat ditangani secara bertanggung jawab. Karena itu, penerapan standar keamanan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.

Menurut Oktavianus, proses audit tersebut juga menjadi sarana untuk menilai apakah kebijakan, prosedur, dan pengendalian keamanan informasi telah dijalankan secara konsisten dalam aktivitas pelayanan sehari-hari.

Hasil Audit Jadi Bahan Perbaikan Berkelanjutan

Oktavianus menegaskan, hasil audit surveillance akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi Dinas Dukcapil Bone Bolango. Catatan serta rekomendasi yang diberikan tim auditor akan digunakan untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara berkelanjutan.

“Hasil surveillance selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut bagi kami. Catatan dan rekomendasi dari proses audit akan digunakan untuk memperkuat penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keikutsertaan Bone Bolango dalam kegiatan audit bersama 22 kabupaten/kota lainnya merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi standar pengelolaan informasi di tengah semakin luasnya pemanfaatan layanan administrasi kependudukan digital.

Melalui proses evaluasi tersebut, Dinas Dukcapil Bone Bolango diharapkan dapat terus meningkatkan pengamanan data, memperkuat tata kelola informasi, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Penerapan sistem keamanan informasi yang konsisten diharapkan tidak hanya mendukung perlindungan data masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan publik di Kabupaten Bone Bolango.