Aktivis Desak KPK Periksa Kemenag Jatim Terkait Dugaan Korupsi Tender 121 Miliar di Kemenag RI

Jurnalis: Muhammad Oby

Kabarbaru, Surabaya – Isu dugaan kejanggalan tender proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia kini merembet ke daerah. Aktivis anti korupsi, Marwan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa jajaran Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Secara khusus, Marwan meminta KPK memeriksa Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, terkait perannya dalam proses proyek yang kini menjadi sorotan publik.

“Dalam kasus ini, kami mendesak KPK untuk memeriksa Kepala Kemenag Jawa Timur. Semua pihak yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses tender harus dimintai keterangan,” ujar Marwan saat diwawancarai jurnalis Kabarbaru.co.

Menurutnya, keterlibatan wilayah dalam proyek bernilai besar tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab struktural. Terlebih, salah satu proyek berada di Jawa Timur dengan nilai signifikan dan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan proyek lainnya.

Marwan menilai, pemeriksaan terhadap pejabat daerah penting untuk memastikan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi maupun penetapan pemenang tender.

“Ini bukan soal tuduhan, tapi soal memastikan prosesnya benar-benar bersih. Kalau tidak ada masalah, tentu pemeriksaan justru akan memperjelas dan membersihkan nama institusi,” tegasnya.

Sorotan terhadap proyek ini sebelumnya mencuat setelah muncul pertanyaan terkait dua proyek konstruksi di Jakarta dan Jawa Timur dengan total nilai hampir Rp121 miliar. Proses penetapan pemenang yang berdekatan waktunya memicu perhatian publik.

Selain itu, beredar pula informasi dari sumber internal mengenai dugaan peran pihak tertentu dalam proses teknis pengadaan. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Dalam mekanisme pengadaan pemerintah, proyek bernilai besar seharusnya melalui tahapan evaluasi ketat, mulai dari verifikasi administrasi, rekam jejak perusahaan, hingga kesiapan sumber daya dan kondisi keuangan peserta tender.

Marwan menegaskan, keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi diperlukan untuk menguji apakah seluruh tahapan tersebut telah dijalankan sesuai aturan. Ia juga mendorong adanya audit menyeluruh, termasuk terhadap dokumen evaluasi dan potensi konflik kepentingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Kanwil Jawa Timur, terkait desakan pemeriksaan tersebut.

Di akhir keterangannya, Marwan kembali menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

“Jangan sampai proyek ratusan miliar ini meninggalkan tanda tanya. Kami minta KPK serius mengusut, termasuk memeriksa pihak-pihak di daerah yang diduga mengetahui atau terlibat dalam prosesnya,” pungkasnya.