Tambang Batu Kapur Diduga Ilegal di Rengel Tuban Dibiarkan Beroperasi Bebas

Jurnalis: Imam Buchori

Kabar Baru, Tuban – Aktivitas dugaan tambang batu kapur ilegal di Desa Punggulrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menjadi sorotan warga setempat. Kegiatan yang diduga dijalankan oleh dua orang berinisial AR dan SJK itu disebut terus beroperasi tanpa kejelasan izin resmi dari instansi berwenang.

Berdasarkan keterangan warga, lokasi tambang berada di area yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), tepatnya di sisi timur kawasan tersebut. Aktivitas alat berat dan lalu lalang kendaraan pengangkut material disebut sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.

Warga menduga kegiatan penambangan batu kapur tersebut tidak mengantongi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan maupun pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu, masyarakat meminta aparat segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.

Selain persoalan legalitas, muncul pula dugaan adanya keterlibatan oknum aparat yang dinilai membuat aktivitas tambang itu tetap berjalan tanpa hambatan. Dugaan tersebut memicu pertanyaan publik karena kegiatan yang disebut ilegal itu seolah dapat beroperasi bebas tanpa penindakan tegas.

Praktik penambangan ilegal dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius, mulai dari kerusakan lingkungan, rusaknya struktur tanah, ancaman longsor dan banjir, hingga pencemaran kawasan sekitar. Negara juga disebut berpotensi mengalami kerugian akibat hilangnya pendapatan dari sektor pajak dan royalti tambang.

Media ini telah berupaya menghubungi AR dan SJK guna meminta klarifikasi terkait status perizinan tambang maupun dugaan keterlibatan oknum aparat. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan.

Informasi terkait dugaan tambang ilegal tersebut juga telah disampaikan kepada pihak terkait, termasuk dinas berwenang dan aparat penegak hukum di Kabupaten Tuban. Warga berharap penanganan dilakukan secara serius, transparan, dan tanpa tebang pilih apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.