Senator ARK Soroti Dampak Perubahan Iklim dan Dominasi Swasta di Sektor Perikanan

Jurnalis: Afi Ibrahim

Kabar Baru, Jakarta — Anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H., menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi masyarakat pesisir di wilayah Papua Barat Daya.

Hal itu disampaikan dalam rapat Komite II DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (28/10/2025).

Dalam rapat yang membahas hasil evaluasi monitoring dan pengawasan lapangan bidang kelautan dan perikanan tersebut.

Senator Agustinus menekankan bahwa perubahan iklim dan kondisi cuaca yang tidak menentu telah berdampak serius terhadap aktivitas nelayan di Papua Barat Daya.

“Sebagian besar nelayan kita di Papua Barat Daya merasakan langsung dampak dari sejumlah kebijakan nasional, salah satunya terkait batas 12 mil untuk zona tangkap nelayan tradisional. Banyak kapal besar masuk ke area tersebut atau yang disebut ground fishing,” ujarnya.

Agustinus juga menyoroti dampak rasionalisasi pegawai pasca-transformasi BUMN Usahamina menjadi Perikanan Indonesia (Perindo).

Ia menilai, absennya peran BUMN sebagai pembeli utama hasil tangkapan nelayan menyebabkan harga ikan di pasaran dikuasai oleh pihak swasta.

“Ketika BUMN tidak hadir, peran swasta menjadi sangat dominan. Akibatnya, harga ikan lebih mudah dimainkan di pasar. Karena itu, Perikanan Indonesia maupun PPI perlu hadir kembali sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membeli hasil laut nelayan,” tegasnya.

Selain itu, Agustinus juga menyoroti layanan Kartu Kusuka atau Kartu Nelayan yang dinilai belum maksimal menjangkau masyarakat nelayan pesisir.

“Pelayanan kartu nelayan masih belum optimal. Pemerintah perlu memastikan seluruh nelayan di wilayah terpencil bisa terdata dan mendapatkan manfaat dari program tersebut,” tambahnya.

Melalui forum tersebut, Senator asal Papua Barat Daya itu berharap agar pemerintah dapat memperhatikan kondisi nelayan di daerah.

Khususnya di wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi banyak keterbatasan dalam fasilitas, perlindungan, dan kepastian harga hasil tangkapan.