Andi Afdal: Tata Nilai Inisiatif Jadi Fondasi Transformasi JKN

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Dr. dr. Andi Afdal Abdullah, MBA., AAK., CHIA., menegaskan pentingnya Tata Nilai INISIATIF dalam mewujudkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang humanis dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikannya di hadapan ratusan peserta Rapat Koordinasi Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Rakornas FOKAL IMM).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PPSDM Kemendikdasmen) yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat.

Pada sesi tersebut, Andi Afdal menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan JKN merupakan perwujudan komitmen dan konsistensi BPJS Kesehatan sesuai dengan pedoman Tata Nilai INISIATIF, yaitu Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovatif, yang menjadi fondasi budaya kerja yang ada di BPJS Kesehatan.

“Mengelola program sebesar JKN bukan hanya soal sistem, tetapi tentang kekuatan nilai yang terus dipegang teguh dalam mengoptimalkan setiap pelayanan. Karena pada akhirnya, pelayanan publik yang memiliki dampak bagi masyarakat, lahir dari integritas, kolaborasi, dan komitmen untuk terus berinovasi,” ujar Andi Afdal, sosok yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Grup Manajemen Manfaat (General Manager) PT Askes pada tahun 2012.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Afdal juga memaparkan sejumlah inovasi yang telah diimplementasikan oleh BPJS Kesehatan guna meningkatkan mutu dan efisiensi layanan JKN, seperti sistem antrian online, layanan telekonsultasi, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelayanan, digitalisasi skrining riwayat kesehatan, serta validasi data biometrik.

Inovasi tersebut diperkuat dengan kehadiran Portal Informasi Fasilitas Kesehatan (PIF) yang memantau status klaim, proses pembayaran, hingga mutu pelayanan secara transparan dan real time.

BPJS Kesehatan juga mengembangkan i-Care JKN sebagai sarana penelusuran riwayat pelayanan medis yang dapat diakses tenaga kesehatan secara digital, memungkinkan kolaborasi antar-dokter dalam memberikan perawatan komprehensif berbasis data.

Seluruh inovasi ini mencerminkan komitmen BPJS Kesehatan dalam menghadirkan cakupan Program layanan JKN yang mudah, transparan, dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat Indonesia.

Hingga 1 Juli 2025, cakupan Program JKN telah menjangkau 280,1 juta jiwa atau setara 98,32% penduduk Indonesia. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan universal terbesar di dunia yang berbasis satu badan penyelenggara.

Capaian tersebut tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi aktif berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, masyarakat, dan tentu saja peserta JKN itu sendiri. Semua transformasi sistem jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah bentuk komitmen terhadap pelayanan prima dan optimalisasi mutu layanan JKN yang mudah, cepat dan setara.

Komitmen tersebut telah tercermin dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial yang selama 10 tahun berturut-turut mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Modifikasi (WTM), serta berbagai penghargaan nasional dan internasional atas transformasi digital, kepuasan peserta, dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.

Seluruh upaya, inovasi, dan kolaborasi yang dijalankan BPJS Kesehatan merupakan manifestasi nyata dari komitmen terhadap Tata Nilai INISIATIF.

Sebagai penutup, sosok yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Direksi Manajemen Data dan Informasi BPJS Kesehatan pada tahun 2020 tersebut mengajak seluruh peserta Rakornas FOKAL IMM untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat literasi JKN di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan program ini tidak bertumpu hanya pada pemerintah, melainkan juga harus menjadi gerakan bersama.

“Keberlanjutan JKN hanya dapat dicapai jika kita membangun kolaborasi yang setara dan gotong royong yang terorganisasi. FOKAL IMM dan jejaring masyarakat memiliki peran penting dalam menjembatani pemahaman dan partisipasi publik. Karena JKN bukan sekadar program pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk bisa menyukseskannya,” pungkas Andi Afdal.