DPRD Kota Cirebon Dorong Walikota Edo Percepat Realisasi Layanan Puskesmas 24 Jam

Jurnalis: Nurhidayat

Kabar Baru, Cirebon – DPRD Kota Cirebon mendorong Walikota Effendi Edo melakukan percepatan realisasi pelayanan Puskesmas 24 jam.

Hal itu disampaikan DPRD Kota Cirebon melalui rapat kerja Komisi III bersama lintas sektoral. Rapat tersebut dihadiri Walikota Cirebon Effendi Edo, Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, Ketua Komisi III DPRD Yusuf dan sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam rapat yang digelar di ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Kamis (12/6/2025), juga hadir pejabat dari bebrapa OPD yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta BKPSDM.

Selain percepatan realisasi layanan Puskesmas 24 jam, juga disampaikan pembangunan penanda visual kota.

Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon Yusuf, menyampaikan pentingnya membangun gerakan bersama lintas instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat wajah kota Cirebon ke depan.

“Kami sudah konsultasi dengan Walikota, bahwa DPRD sebagai mitra sejajar dengan eksekutif perlu segera menyikapi dua isu penting yaitu pelayanan Puskesmas 24 jam dan pengembangan visual kota berbasis budaya dan pariwisata,” ujar Yusuf.

Ia menyebut, inisiatif tersebut merupakan kelanjutan dari rapat-rapat kerja sebelumnya dengan mitra kerja, terutama Dinkes dan Disbudpar.

“Pembangunan Cirebon tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha. Harapannya tahun depan sudah bisa mulai berjalan,” imbuhnya.

Fokus Puskesmas 24 Jam, Mulai dari Gunungsari

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr Siti Maria Listiawaty menjelaskan, Puskesmas dengan layanan 24 jam sangat dibutuhkan, namun saat ini masih dalam tahap kajian terutama dari sisi sumber daya manusia (SDM).

“Untuk tahun 2025 sampai 2026, kami fokus pada satu puskesmas yang strategis, yaitu Puskesmas Gunungsari yang terletak di pusat kota. Secara sarana prasarana cukup memadai, tinggal pemenuhan tenaga medis yang menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Maria juga mengatakan, jumlah dokter umum di puskesmas pun masih terbatas, sedangkan pelayanan kesehatan tidak hanya pemeriksaan kesehatan di dalam gedung, seperti sosialisasi kesehatan di lingkungan masyarakat.

“Jumlah dokter umum kita juga masih terbatas, rata-rata 2 atau 3, bervariatif. Sedangkan kita melihat di daerah lain diisi 6 dokter umum,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya, menjelaskan bahwa pembangunan penanda visual kota sudah memasuki tahap lanjutan.

Rencana ini akan melibatkan akademisi, budayawan, hingga pelaku seni dan desain yang nantinya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

“Dukungan dari Komisi III DPRD menjadi energi positif bagi kami. Ini sejalan dengan strategi pembangunan lima tahunan Walikota, khususnya di sektor pariwisata,” ujar Agus.

Disbudpar juga tengah menyiapkan kajian teknis bersama akademisi untuk mendesain penanda visual kota yang merepresentasikan karakter budaya lokal.

“Kita sudah punya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan. Turunannya akan dituangkan dalam Perwal yang sedang disiapkan,” katanya.

Komitmen Pemerintah Daerah

Sementara itu, Walikota Cirebon Effendi Edo menyatakan, dirinya akan mengkaji pelayanan kesehatan berbasis kebutuhan masyarakat.

“Kami serius soal pelayanan 24 jam. Dari sisi fasilitas sudah siap, tapi SDM-nya masih kita kaji. Begitu juga pembangunan karakter kota. Cirebon punya potensi budaya dan sejarah yang bisa menjadi kekuatan ekonomi kreatif,” tutur Walikota.

Edo juga menambahkan, identitas visual yang kuat tidak hanya mempercantik kota, tapi juga mampu mendongkrak sektor wisata dan ekonomi masyarakat.
“Sehingga nanti Cirebon memiliki karakter khas dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat,” tutupnya. (*)