Srikandi Energi Indonesia: Stop Eksploitasi Ibu Pertiwi, Jangan Gadaikan Raja Ampat!

Jurnalis: Bagaskara Dwy Pamungkas

Kabarbaru, Jakarta — Srikandi Energi Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Mereka menilai tambang nikel di kawasan prioritas konservasi global ini bukan hanya keliru, tetapi juga bentuk nyata pengabaian terhadap keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat.

Berdasarkan kajian independen, eksplorasi nikel di Pulau Kawe dan sekitarnya berpotensi merusak sekitar 17.000 hektare hutan tropis, termasuk hutan primer yang menjadi penyokong utama ekosistem. Selain itu, ancaman pencemaran laut akibat tailing tambang dinilai sangat tinggi, yang bisa berdampak pada matinya terumbu karang dan menurunnya kualitas perairan.

“Ini bukan asumsi. Ini realitas yang sudah terjadi di banyak tempat. Kita bicara soal hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon, rusaknya habitat laut, dan tercemarnya sumber air masyarakat adat,” kata Direktur Eksekutif Srikandi Energi Indonesia, Annisa Nuril Deanty, di Jakarta, Sabtu (8/6).

Annisa menegaskan, Raja Ampat bukan wilayah biasa. Studi LIPI menunjukkan lebih dari 70 persen spesies karang dunia ditemukan di kawasan ini, menjadikannya salah satu pusat keanekaragaman hayati laut paling penting di bumi. Maka, lanjut dia, membiarkan tambang nikel masuk ke wilayah ini sama saja dengan menyulut bencana ekologis berskala global.

“Jangan sampai transisi energi yang kita perjuangkan justru berdiri di atas reruntuhan alam dan air mata para masyarakat adat,” ujarnya.

Srikandi Energi Indonesia juga menyoroti bahwa proyek-proyek pertambangan selama ini lebih banyak menyisakan kerusakan daripada kesejahteraan. Konflik sosial, marginalisasi perempuan dan anak, hingga hilangnya sumber nafkah tradisional adalah pola yang berulang di berbagai daerah tambang.

“Sering kali tambang datang dengan janji pembangunan, tapi yang tertinggal justru luka sosial dan kerusakan lingkungan,” lanjut Annisa.

Transisi Energi Jangan Jadi Alat Legitimasi Eksploitasi

Menurut Srikandi Energi Indonesia, narasi transisi energi berbasis nikel kini sedang gencar didorong atas nama kebutuhan global terhadap baterai kendaraan listrik. Namun, mereka menilai pendekatan ini terlalu sempit dan sarat kepentingan industri.

Annisa mengecam cara-cara lama yang kembali dipakai dengan baju baru. Ia menyebut, ekspansi tambang atas nama energi hijau hanyalah pengulangan dari model ekstraksi sumber daya yang eksploitatif dan meminggirkan komunitas lokal.

“Kalau logika ekstraktifnya masih sama, ini bukan transisi. Ini hanya daur ulang kolonialisme dengan kemasan ramah lingkungan,” katanya.

Lebih jauh, ia menyebut perempuan dan anak-anak selalu menjadi pihak yang paling terdampak. Ketika tanah digusur, hutan hilang, dan air tercemar, kelompok inilah yang pertama-tama kehilangan sumber penghidupan dan ruang aman.

“Di banyak kasus, mereka tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri,” tambahnya.

Empat Seruan Tegas: Saatnya Tobat Ekologi

Melihat urgensi dan skala ancaman, Srikandi Energi Indonesia mengajukan empat seruan utama yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti. Empat poin ini mencerminkan perlunya pembalikan arah kebijakan dan penataan ulang paradigma pembangunan.

1. Cabut semua izin tambang (IUP dan IUPK) yang berada di wilayah konservasi dan tanah adat Raja Ampat.

2. Lakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap seluruh izin usaha tambang nikel, baik yang masih aktif maupun yang dalam tahap perencanaan.

3. Libatkan masyarakat lokal, terutama perempuan adat, dalam seluruh proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

4. Lakukan Tobat Ekologi Nasional, dengan menghentikan praktik pembangunan yang mengorbankan lingkungan atas nama hilirisasi dan investasi.

“Kita harus jujur: ini bukan cuma soal izin atau regulasi. Ini soal keberanian untuk berkata cukup terhadap cara-cara lama yang merusak,” tegas Annisa.

Jangan Gadaikan Raja Ampat

Srikandi Energi Indonesia menilai, sudah saatnya semua pihak — negara, pelaku industri, hingga masyarakat — menyadari bahwa Raja Ampat bukan aset bisnis, melainkan warisan ekologis yang harus dijaga bersama. Menurut mereka, membiarkan tambang masuk ke wilayah ini sama saja dengan menggadaikan masa depan generasi mendatang.

“Raja Ampat bukan ruang kosong yang bebas dieksploitasi. Ia punya sejarah, nilai budaya, dan fungsi ekologis yang tidak bisa dinilai dengan rupiah,” kata Annisa.

Ia menambahkan, transisi energi yang sejati seharusnya berangkat dari keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Jika tidak, maka transisi itu hanyalah kedok baru untuk melegitimasi perampasan ruang hidup.

“Kalau kita tetap membiarkan cara-cara seperti ini berjalan, kita bukan sedang menyongsong masa depan, tapi sedang menggali kuburan untuk bumi dan kemanusiaan,” tutup Annisa.