Audensi dengan Wabup, Bela Purwakarta Usulkan Dana Darurat untuk Krisis Sosial dan UMKM

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Wadah berbagai komunitas dan organisasi, Bela Purwakarta, mengusulkan kebijakan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Non-Kebencanaan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Usulan ini disampaikan dalam audiensi dengan Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, di Aula Janaka, Kompleks Pemkab Purwakarta, pada Ahad (16/3).

Koordinator Bela Purwakarta, Aa Komara, menjelaskan bahwa anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk Pos Purwakarta Reaksi Cepat, yang berfungsi sebagai dana darurat bagi berbagai keperluan sosial, kemanusiaan, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur.

Aa mencontohkan beberapa kejadian yang menunjukkan urgensi dana darurat ini. Salah satunya terjadi pada 2019, ketika seorang warga Desa Selaawi, Kecamatan Pasawahan, Nata Sutisna, mendapat beasiswa pendidikan ke Tunisia tetapi kesulitan membiayai tiket pesawat. Kala itu, penggalangan dana dilakukan sebagai solusi.

“Inilah pentingnya BTT Non-Kebencanaan sebagai support system. Alhamdulillah, sekarang Nata telah sukses dan disibukkan dengan program Voice of Istiqlal,” ujar Aa.

Contoh lain terjadi pada 2021, ketika delapan warga Purwakarta terjebak dalam proyek fiktif di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kesulitan kembali ke kampung halaman.

“Kami langsung bergerak meminta bantuan kepada bupati saat itu. Namun, setelah diarahkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, ternyata tidak ada anggaran yang tersedia. Akhirnya, Baznas yang membantu kepulangan mereka,” ungkapnya.

Di bidang ekonomi, Aa menyoroti pelaku UMKM Purwakarta yang mendapat kesempatan mengikuti bazar internasional di Brunei Darussalam tetapi mengalami kesulitan biaya tiket pesawat.

“Panitia sudah menanggung akomodasi dan konsumsi, tapi karena pemkab tidak memiliki support system anggaran, akhirnya Pondok Pesantren Al-Muhajirin yang membantu. Padahal, di sana produk Purwakarta mendapat sambutan luar biasa dan berpotensi masuk ke jaringan waralaba Brunei,” jelasnya.

Hal serupa terjadi pada 2023, ketika sepuluh penari dari Sanggar Ligar Purwakarta yang menjadi delegasi Indonesia dalam Festival Warisan Nusantara di Penang, Malaysia, terkendala biaya keberangkatan.

“Kami akhirnya menggalang bantuan dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), agar mereka bisa berangkat dan mengharumkan nama Purwakarta,” katanya.

Selain masalah sosial dan ekonomi, Aa juga menyoroti kondisi Situ Buleud, ikon wisata Purwakarta, yang dinilai kurang terawat.

“Ketika ada turis asing datang, mereka disambut oleh Satpol PP yang mengalami kendala dalam komunikasi. Ada juga pengunjung yang jatuh saat jogging akibat lintasan berlubang, tetapi tidak ada petugas medis yang siaga. Satpol PP akhirnya harus bertindak multitasking,” ujarnya.

Untuk itu, Bela Purwakarta mengusulkan penempatan pemandu wisata dan petugas medis di kawasan Situ Buleud, serta pendirian Tourism Center yang dapat memberikan informasi tentang sejarah dan keunggulan Purwakarta.

“Setelah berdiskusi dengan DPRD dan DPKAD, kami mengetahui bahwa BTT yang ada saat ini hanya diperuntukkan untuk kebencanaan. Maka dari itu, kami mengajukan usulan anggaran BTT Non-Kebencanaan,” ucap Aa.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, mengapresiasi inisiatif Bela Purwakarta dan menyatakan dukungannya.

“Kami sangat mengapresiasi usulan ini dan bangga dengan keberadaan Bela Purwakarta yang menaungi ratusan organisasi serta komunitas di Purwakarta,” kata Abang Ijo.

Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi ini kepada pihak terkait.

“Insyaallah, ke depan akan ada pertemuan lanjutan bersama Bela Purwakarta di rumah Abang Ijo. Kita bisa berdiskusi lebih santai dan membahas lebih lanjut masukan-masukan yang sangat baik ini,” ujarnya.