Sebanyak 80,4 Persen Masyarakat Jatim Inginkan PT 0 Persen

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

KABARBARU, SURABAYA- Ambang batas pencalonan presiden atau Orsidential Threshold (PT) 20% dihapuskan atau menjadi 0 persen dikehendaki oleh masyarakat Jawa Timur sebanyak 80,4 persen.

Ini merupakan data dari hasil survei Accrurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) lakukan pada akhir oktober lalu hingga awal November 2021.

Survei ini dilakukan ke 38 Kabupaten/Kota yang berada di Jawa Timur kepada 1200 responden.

Direktur Eksekutif Arci, Baihaki Siratj mengatakan, responden ketika disodorkan pertanyaan, Presidential Threshold dari 20 persen diturunkan di kisaran berapa persenkah yang paling Anda anggap ideal?

“Sebanyak 80,4 persen menjawab PT idealnya 0 persen,” kata Baihaki. Saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang reses di Jawa Timur, Jumat (17/12/2021) kemarin.

Ia menerangkan, sebanyak 4,7 persen yang menjawab PT sebaiknya diturunkan menjadi 10 persen. Sebab, ada 9,3 persen menjawab PT turun menjadi 5 persen dan 5,6 persen menjawab tidak tahu.

Sementara itu, responden yang ditanya seberapa setuju Presidential Threshold 20 persen diturunkan menjadi 0 persen ada 31,2 persen yang menjawab sangat setuju.

“Kemudian 45,7 persen menjawab setuju, ada 9,1 persen cukup setuju, 4,8 persen kurang setuju, 2,1 persen sangat kurang setuju dan ada 7,1 persen yang menjawab tidak tahu,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa populasi survei ialah seluruh warga Jawa Timur yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu dan sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Maka dari populasi tersebut dipilih secara random atau multistage random sampling) 1200 responden dengan margin of error sebesar kurang lebih 3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Responden terpilih diwawancara secara tatap muka oleh surveyor. Kemudian dari hasil wawancara sebesar 20 persen sampel yang dipilih secara random didatangi kembali oleh supervisor. Dalam quality control tersebut tidak ditemukan kesalahan berarti,” terangnya.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan apresiasinya terhadap survei yang dilakukan secara mandiri itu.

LaNyalla menegaskan bahwa Presidential Threshold 0 persen merupakan kehendak rakyat.

“Buktinya berbagai elemen masyarakat semakin massif melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Threshold tersebut,” pungkas LaNyalla