Rugikan Masyarakat Pulau Obi, LMND: Pemerintah Harus Segera Cabut Izin Tambang Nikel Harita Group

Menurut Samsudin, hal itu sebagaimana amanat dari Pasal 33 UUD Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, udara dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Nyatanya, hal itu berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penyebabnya, kekayaan alam berupa nikel yang melimpah justru menjadi petaka bagi mereka,” kata Samsudin kepada kabarbaru.co di Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Lebih lanjut, dia menjelaskan Pulau Obi yang awalnya indah dipandang lantaran bukit-bukitnya yang hijau menawan berubah menjadi kawasan industry yang sibuk. Harita Group, sebuah perusahaan yang berkantor di Kawasan Sudirman Jakarta Pusat, merubah Kawasan alam indah menjadi lokasi ekspolitasi tambang, pabrik pengolahan dan pemurnian hingga pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik.

Tak pelak, pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri tersebut merusak tatanan alam di sekitarnya. Sungai-sungai jernih berubah warna menjadi kemerahan. Debu dari pabrik beterbangan hingga memenuhi pemukiman warga.

“Belum lagi, petani-petani yang dipaksa merelakan lahannya berubah menjadi Kawasan industri. Mereka kehilangan mata pencaharian utama. Masih banyak juga masyarakat lokal yang kehilangan mata pancaharian tetapi tidak bisa bekerja di perusahaan karena pelbagai alasan yang mengada-ada,” imbuhnya.

Kemudian, dia juga menambahkan bahwa kekayaan alam yang seharusnya memberi manfaat besar justru menjadi senjata yang mematikan bagi masyarakat. Industri-industri yang berdiri tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat sekitar.

“Masyarakat Pulau Obi tidak membutuhkan kendaraan listrik, tetapi mereka membutuhkan kepastian hidup aman, nyaman dan sejahtera, bukan kesengsaraan seperti saat ini,” pungkasnya.

Berkaitan dengan sekian masalah di atas, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendesak kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mencabut izin tambang milik Harita Group.

Sebagai informasi, LMND juga menyatakan bahwa mereka akan melakukan aksi secara serentak di depan gedung kementerian ESDM. Mereka ingin menyampaikan aspirasinya, dan meminta kementerian tertarik mendengarkan masukan tersebut. Kegiatan aksi dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2022 mendatang.