PW LPPNU JATIM Geram akan Beda Data Kementan dan Bulog

Jurnalis: Sugianto

Kabar Baru, Surabaya — Pembahasan wacana impor beras ramai dibicarakan. Pasalnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan data dimana stok beras Perum Bulog saat ini hanya 569 ribu ton. Jauh dari target beras sebesar 1,2 juta ton. Sementara Bulog harus menggelontorkan 150-200 ribu ton per bulan untuk intervensi pasar agar harga beras tetap terkendali dan tidak membebani inflasi.

Hal tersebut mendapatkan respon Ahmad Ghufron Yani, Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PW LPPNU) Provinsi Jawa Timur, Jum’at (2/12/2022).

Ahmad Ghufron Yani menuturkan polemik bahan pangan negara tersebut untuk memastikan adanya ketersedian bahan pokok yang aman. Indonesia sedang memasuki musim-musim dengan cuaca yang sangat ekstrim.

“Kepastian keamanan pangan harus mengutamakan serapan produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh petani-petani kita sendiri,” ujarnya.

Ia memaparkan pentingnya paradigma ketahanan pangan yang harus ditingkatkan menjadi kedaulatan pangan. Hal ini dapat terlaksana ketika seluruh stakeholder dalam bidang pangan negara selaras dalam mendorong, mendukung, mengedukasi dan melindungi kepentingan petani.

“Petanilah pahlawan kehidupan bangsa, tonggak kedaulatan pangan nasional. Bukan sebaliknya dengan bermain hitungan profit semata,” teagasnya.

Pria yang akrab disapa Abah Yani tersebut mengatakan tahap importasi pangan seyogyanya dilakukan sebagai the last opsional. Dengan melihat serapan produksi petani dalam negeri. “Tapi sayangnya ini terbalik, dari 1 juta ton yang ditugaskan kepada Bulog justru 500 ribu ton alokasi dalam negeri tidak bisa dilakukan. Pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Sementara kementan menyampaikan bahwa ada surplus 6 juta ton hingga akhir tahun 2022, yang benar yang mana ini?,” geramnya dengan penuh tanya.

Abah Yani meminta agar melakukan koordinasi antar lembaga semakin dipermudah dan transparan. Tanpa koordinasi yang transparan menjadikan polemik yang tiada ujungnya.

“Data amburadul antar instansi ini terlihat main-main dalam pengelolaanya. Tiba-tiba mengemuka opsi import yang secara otomatis akan berdampak pada psikologi harga gabah disaat petani sedang memasuki musim tanam dan lagi-lagi yang dirugikan adalah petani. Jika semua berpihak kepada petani harusnya yang terjadi adalah pemerintah akan membeli gabah petani secara besar-besaran sehingga petani senang,” pintanya.

Lebih lanjut, Ketua PW LPPNU Jatim tersebut meminta supaya dilakukan serapan gabungan produksi dalam negeri terlebih dahulu mengacu dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian bahwa indonesia dalam posisi surplus beras.

“Indonesia baru saja menerima penghargaan IRRI (International Rice Research Institute, Red) lho, malulah kita kalau import, jika ternyata dilapangan tidak ada barangnya ya monggo dipanggil menteri pertanian, dan mengapa tidak ada barangnya semua harus bergerak membuka ini,” katanya.

Ia berharap kedepan hendaknya yang mengisi suplai beras Bulog adalah kelompok tani, Gapoktan, KUD, BUMDes yang sudah terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan).

“Dari Simluhtan akan diperoleh data yang valid tentang jumlah tanam, potensi panen dan harga bisa langsung diakses oleh petani,”pungkas alumnus Universitas Negeri Sunan Ampel surabaya tersebut.