MoU Pembentukan Forum Multi-Stakeholder di Kabupaten Sorong Papua

Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani

Kabar Baru, Sorong – Dalam upaya mencegah perkawinan anak di Kabupaten Sorong, telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sub Mitra Inklusi Kabupaten Sorong, yakni Lakpesdam PCNU Kabupaten Sorong dan PC Fatayat NU Kabupaten Sorong bersama Kelurahan Klamalu dan Warmon.

Isi MoU ini mencakup dukungan terhadap program Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) serta dorongan agar kebijakan dan layanan di Klamalu dan Warmon menjadi lebih inklusif.

Penandatanganan ini menjadi langkah konkret dalam membentuk kerjasama yang lebih erat untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak di wilayah tersebut.

Selain itu, MoU ini juga menargetkan pembentukan Forum Anak Daerah tingkat desa/kelurahan, satgas PPA, dan Posyandu Remaja sebagai bagian dari upaya pencegahan perkawinan anak.

Pembentukan forum dan satgas ini diharapkan dapat memperkuat jaringan dan koordinasi dalam melindungi hak-hak anak di tingkat desa/kelurahan.

Field Inklusi Kabupaten Sorong dalam hal ini menjadi Perwakilan dari Sub Mitra Inklusi Kab. Sorong menyampaikan bahwa program inklusi terkait PPA tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim, tetapi berlaku untuk semua agama dengan tujuan menuju Indonesia yang inklusif, tanpa ada yang terpinggirkan.

“Tidak hanya kebijakan dan layanan kelurahan yang kita dorong untuk inklusif, tetapi layanan KUA di wilayah dampingan Kabupaten Sorong juga harus inklusif,” ujar Rusyaid.

Permasalahan perkawinan anak, lanjut Rusyaid, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

“Ini adalah tanggung jawab multi-pihak, termasuk OPD, KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan keluarga. Perkawinan anak merupakan tindakan yang melanggar hak anak,” tegasnya.

Dengan adanya MoU ini, diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi.

Pembentukan Forum Multi-Stakeholder dan penyusunan kebijakan PPA di desa dampingan Kabupaten Sorong merupakan langkah awal yang penting dalam perjalanan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.