Kemendikbudristek Bantah Permen Kekerasan Seksual Legalkan Seks Bebas

Jurnalis: Haidar Ali
KABARBARU, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim membantah telah menerbitkan aturan yang melegalkan perzinaan atau seks bebas di lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia.
Aturan yang menuai polemik itu merupakan Peraturan Mendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang diundangkan pada 3 September 2021.
“Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS ini yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Tajuk diawal Permendikbudristek ini adalah ‘pencegahan’, bukan ‘pelegalan’,” kata Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam dalam keterangan tertulis, Senin (8/11).
Nizam mengatakan aturan tersebut diterbitkan dengan berfokus untuk melakukan pencegahan dan penindakan atas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, definisi dan pengaturan dalam permen tersebut khusus untuk mengatasi hal tersebut.
Dalam beberapa kesempatan, kata dia, sejumlah organisasi dan perwakilan mahasiswa menyampaikan keresahan atas kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Namun demikian, hal itu nyatanya tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi.
“Kebanyakan dari mereka takut melapor dan kejadian kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya peraturan ini dikeluarkan,” ujar Nizam.
Beleid tersebut, kata dia, merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, kementerian memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan tersebut.
Ia mengatakan bahwa kementerian wajib memastikan setiap penyelenggara maupun peserta pendidikan dapat menjalankan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi.
Nizam mengatakan bahwa aturan tersebut dirancang untuk membantu pimpinan perguruan tinggi untuk meningkatkan keamanan di lingkungan mereka dari kekerasan seksual.
“Moral dan akhlak mulia menjadi tujuan utama pendidikan kita sebagaimana tertuang dalam UUD, UU 20/2003, UU 12/2012, dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk Permendikbud No 3/2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi,” jelas Nizam.