Kekerasan Seksual saat Harlah PMII ke-63, Ihsan: PB PMII Terlalu Lamban Menangani Kasus ini!!

Jurnalis: Wafil M

Kabar Baru, Jakarta- Kekerasan seksual yang terjadi dalam acara Harlah ke-63 PB PMII sangatlah merugikan dan memalukan bagi PMII dan Kopri. Terutama, hal ini memberikan dampak buruk bagi kader kopri yang menjadi korban kejadian tersebut.

Ihsan, seorang alumni PMII Kota Banjar Jawa Barat, menyatakan rasa sayangnya terhadap PMII, Ketua Muhammad Abdullah Syukri, dan pengurusnya. Meskipun bukan lagi menjadi pengurus PMII, Ihsan tetap merasa terikat dengan organisasi tersebut.

Menurut Ihsan, Ketua PB PMII seharusnya mengambil sikap tegas terhadap pelaku kekerasan seksual yang mencemarkan nama baik organisasi suci PMII. Ia mengecam perlakuan yang menekan korban agar tidak melaporkan kasus ini, bahkan memberikan solusi untuk menikahkan korban dengan pelaku. Ihsan mengkritik sikap PB PMII yang seolah mengorbankan seorang korban demi kepentingan organisasi. Ia menggambarkan tindakan tersebut sebagai sebuah kekejian sosial dan kejahatan emosional yang terencana. Ihsan merasa prihatin terhadap nasib korban kopri yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa kajian kopri tentang kedaulatan perempuan menjadi sia-sia jika hak-hak mereka di lapangan masih belum terbukti.

Ihsan menekankan perlunya menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan cepat dan adil, tanpa ada alasan untuk mengabaikannya. Ia mengajak semua pengurus dan alumni PMII untuk mendesak Ketua Umum PB PMII, Muhammad Abdullah Syukri, untuk segera menghadapi masalah ini demi menjaga kedaulatan perempuan di PMII (Kopri) dan kebaikan organisasi di masa depan.

Ihsan juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kecerdasan dan keahlian Ketua Umum Muhammad Abdullah Syukri dalam berbagai hal. Namun, ia menyesalkan cara penyelesaian masalah yang selalu terlambat dan lamban. Ia menyatakan bahwa artikel ini adalah dukungannya kepada Ketua Umum Muhammad Abdullah Syukri dan pengurus lainnya. Ihsan berharap bahwa Ketua Abdullah Syukri dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan mengembalikan ketenangan seperti dulu. Ia mengakhiri tulisannya dengan salam dan mengakui dirinya sebagai manusia biasa.

Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam acara Harlah Solo, PB PMII dihadapkan pada tantangan besar. Mereka harus bertindak dengan cepat, tegas, dan adil dalam menyelesaikan kasus ini. Tanggung jawab PB PMII bukan hanya untuk menjaga nama baik organisasi, tetapi juga untuk melindungi dan memperjuangkan kedaulatan perempuan di PMII. Dalam menjalankan tugasnya, PB PMII perlu melibatkan seluruh pengurus dan alumni agar dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Tindakan yang diambil PB PMII akan mencerminkan komitmen organisasi dalam memerangi kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua anggotanya.

Dengan demikian, PB PMII perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli dan pakar dalam bidang kekerasan seksual. Tim ini akan bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, memberikan dukungan kepada para korban, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Selain itu, PB PMII harus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh anggota mengenai pentingnya menghormati hak-hak perempuan, mencegah kekerasan seksual, serta mendukung korban yang telah mengalami pelecehan.

Selain tindakan penegakan hukum dan pendidikan, PB PMII juga perlu memperkuat sistem pengaduan internal yang memastikan bahwa korban dapat melaporkan kejadian tersebut dengan aman dan tanpa takut mendapatkan tekanan atau hukuman. Pengaduan harus ditangani dengan kerahasiaan dan kecepatan yang tinggi, sehingga korban merasa didengar dan dilindungi. PB PMII juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki keahlian dalam menangani kasus kekerasan seksual, seperti lembaga advokasi perempuan, lembaga konseling, atau penyedia layanan medis.

Selain itu, PB PMII perlu mengadakan sosialisasi dan kampanye tentang kekerasan seksual di kalangan anggotanya. Kampanye ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual, serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan. Dalam sosialisasi ini, PB PMII harus menekankan pentingnya melawan stigma dan menunjukkan dukungan yang kuat terhadap korban kekerasan seksual.

Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual, PB PMII juga harus menjaga transparansi dan akuntabilitas. Mereka perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik mengenai tindakan yang telah diambil dan hasil dari penyelidikan kasus. Dengan demikian, PB PMII dapat membangun kepercayaan dan meyakinkan anggotanya serta masyarakat umum bahwa mereka serius dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Dalam hal ini, Ketua Umum PB PMII, Muhammad Abdullah Syukri, memiliki peran yang sangat penting. Ia harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan komitmen yang kuat dalam menangani kasus kekerasan seksual ini. Ketua Umum perlu menyampaikan pesan yang jelas kepada seluruh anggota PB PMII bahwa kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dan bahwa organisasi ini akan melindungi dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Selain itu, Ketua Umum dapat membangun kerjasama dengan lembaga dan organisasi lain, termasuk pemerintah, untuk mengatasi kasus kekerasan seksual secara lebih efektif. Pemerintah dan lembaga lain dapat memberikan dukungan, saran, dan sumber daya yang diperlukan dalam menangani kasus ini. Dengan adanya kerjasama yang baik, PB PMII dapat memperkuat peran dan kontribusinya dalam melindungi anggotanya dari kekerasan seksual.

Dalam mengakhiri tulisannya, Ihsan menyampaikan harapannya bahwa Ketua Umum PB PMII, Muhammad Abdullah Syukri, dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Ia berharap bahwa PB PMII dapat mengatasi tantangan ini dan mengembalikan ketenangan serta kehormatan PMII seperti sebelumnya. Ihsan mengakhiri tulisannya dengan salam dan mengaku sebagai manusia biasa yang peduli terhadap keadilan dan kebaikan.