Bank Jatim Diguncang Aksi Massa, Komisaris Diduga Bermain dalam Skandal Rp500 Miliar

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Surabaya – Puluhan massa dari Jaringan Demokrasi Indonesia (JAKDI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat Bank Jatim, Rabu (27/8/2025). Aksi yang dipimpin langsung Koordinator JAKDI, Ery Mahmudi, menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam proses pemilihan komisaris serta keterkaitan sejumlah pejabat dengan kasus kredit fiktif senilai lebih dari Rp500 miliar di Bank Jatim Cabang Jakarta.

“Sejak tahun lalu kami konsisten mengawal permasalahan Bank Jatim. BUMD ini tidak boleh dikelola secara eksklusif dan tamak,” tegas Ery dalam orasinya.

Tema utama aksi kali ini adalah “Mosi Tidak Percaya terhadap Bank Jatim”. JAKDI menuding Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim berlangsung cacat etika. Alasannya, tiga anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisaris justru terpilih menjadi komisaris.

“Bayangkan, anggota Pansel memilih dirinya sendiri. Prof. Mas’ud, Dadang, dan Adhy Karyono yang duduk di Pansel, akhirnya menjabat komisaris. Secara aturan memang tidak dilarang, tapi secara etika ini cacat berat,” ujar Ery.

Menurut Ery, praktik semacam itu memicu pertanyaan serius soal integritas para pejabat yang kembali menduduki kursi strategis. Ia bahkan mendesak aparat penegak hukum turun tangan.

“Adhy Karyono dan Prof. Mas’ud harus diperiksa Kejaksaan. Mereka diduga mengetahui bahkan juga ada dugaan kuat mereka terlibat dalam skandal kredit fiktif di Cabang Jakarta yang nilainya mencapai Rp500 miliar lebih,” kata Ery.

Selain mendesak Kejaksaan, JAKDI juga menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ery menilai OJK selama ini terkesan membiarkan skandal kredit fiktif yang telah menetapkan empat tersangka berhenti di tengah jalan.

“OJK jangan berdiam diri. Skandal ini diduga kuat melibatkan orang-orang dalam Bank Jatim, sementara mereka justru kembali duduk di kursi komisaris hasil RUPS kemarin,” ucapnya.

Ery memastikan aksi JAKDI tidak berhenti di sini. Ia menegaskan, massa akan kembali turun pada Selasa (3/9/2025) mendatang untuk menekan Kejaksaan dan OJK segera mengambil langkah hukum.

“Kami akan terus bergerak sampai kasus ini tuntas. Minimal, Adhy Karyono dan Prof. Mas’ud dipanggil untuk dimintai kesaksian,” pungkasnya.