Anggota DPR Marthinus Ulimpa Soroti Soal Perkebunan Sawit di Kabupaten Sorong

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Anggota DPR Kabupaten Sorong Marthinus Ulimpa menyatakan penolakan tegas terhadap masuknya investasi perkebunan kelapa sawit di wilayah adat Moi, khususnya di Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Pernyataan ini ia sampaikan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak masyarakat adat dan keberlangsungan hutan di tanah Moi.

Marthinus menegaskan bahwa penolakan terhadap perkebunan sawit bukan hanya sikap pribadi sebagai anggota DPR Kabupaten Sorong, namun sebagai pemilik hak ulayat di Distrik Klaso.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat dari 13 distrik di Kabupaten Sorong, termasuk Klaso, secara tegas menyatakan tidak menerima dan tidak menyetujui izin baru maupun lanjutan untuk Perkebunan kelapa sawit.

“Secara pribadi dan resmi, saya tolak masuknya izin kelapa sawit di wilayah adat kami. Ini bukan soal jabatan, ini soal hak hidup masyarakat Moi, hutan kami tinggal sedikit dan kalau habis, kita tidak punya apa-apa lagi,” ujar Anggota DPR Kabupaten Sorong Marthinus Ulimpa.

Menurutnya, hutan yang tersisa di wilayah Klaso, Klayili, Makbon, hingga perbatasan Tambrauw merupakan benteng terakhir bagi kehidupan masyarakat adat Moi. Kehilangan hutan berarti kehilangan sumber kehidupan, budaya, dan identitas.

Disebutkannya, penolakan ini tidak berdiri sendiri. Marthinus menjelaskan bahwa masyarakat adat bersama Dewan Adat Moi telah menyelenggarakan berbagai bentuk penolakan resmi. Salah satunya adalah penandatanganan petisi dari perwakilan masing-masing marga pemilik hak ulayat di wilayah Klaso dan distrik-distrik sekitarnya seperti Saengkeduk, Klayili, Mega, Selemkai, hingga Makbon.

Selain itu, dilakukan juga ritual adat pemotongan bambu tui, sebuah simbol sakral yang menandakan bahwa wilayah tersebut ditutup dari segala bentuk investasi luar yang berpotensi merusak lingkungan dan tatanan hidup masyarakat.

“Pemotongan bambu tui bukan hanya simbol, itu adalah larangan adat. Artinya, wilayah itu tidak boleh dimasuki oleh investasi yang tidak sejalan dengan kehendak masyarakat adat,” jelasnya.

Apabila penolakan masyarakat adat masih diabaikan, Marthinus menyebutkan bahwa Dewan Adat dan masyarakat adat merencanakan aksi pemotongan bambu tui di kKantor Bupati atau Kantor Gubernur sebagai bentuk eskalasi protes.

Dalam penjelasannya, Anggota DPR Fraksi Perindo ini memperingatkan potensi manipulasi dokumen penolakan oleh perusahaan maupun oknum tertentu. Ia menekankan bahwa tanda tangan masyarakat yang dibuat untuk menolak, jangan sampai disalahgunakan sebagai persetujuan izin.

“Tanda tangan masyarakat untuk menolak, jangan dimanipulasi jadi dasar perusahaan untuk dapat izin. Ini yang sering terjadi di bawah. Kami sudah dua kali menolak, dari 2019 hingga sekarang, tetap saja ada upaya masuk kembali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Marthinus memaparkan dampak negatif dari keberadaan perkebunan sawit berdasarkan pengalaman di wilayah lain seperti Klamono dan Moisegen. Ia menyebut masyarakat awalnya dijanjikan keuntungan, namun yang terjadi justru konflik, keresahan sosial, dan kerusakan lingkungan.

“Begitu perusahaan mulai beroperasi, masyarakat gelisah. Banjir meningkat karena hutan gundul, lahan rusak, masyarakat bingung mau mengadu ke siapa. Ujung-ujungnya ke DPR,” bebernya.

Ia menambahkan bahwa wilayah Klaso dan sekitarnya sangat rentan terhadap banjir karena dekat dengan muara Warsumsum, sehingga pembukaan lahan untuk sawit justru akan memperburuk kondisi ekologi setempat.

Marthinus mendesak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar serius mendengar suara rakyat. Ia menyayangkan praktik pengambilan keputusan di tingkat atas tanpa konsultasi dengan masyarakat pemilik wilayah.

“Jangan hanya duduk di pusat lalu tekan masyarakat di bawah. Jangan biarkan masyarakat adat kami jadi korban. Kalau terjadi konflik, kami yang di kabupaten yang harus tanggung jawab. Saya minta ini ditanggapi serius,” tandasnya. (*)