Anggap Kritik Masih di Jalur Akademik, Aktivis PMII Bela Rocky Gerung

Jurnalis: Sulistiana Dewi

Kabar Baru, Surabaya – Adanya aksi penolakan Rocky Gerung di Jawa Timur (Jatim) di depan Kantor Gubernur dan desakan Kampus-Kampus di jatim untuk tidak mengundang Rocky Gerung oleh kelompok yang bernama Kaukus Akademisi Muslim Indonesia.

Para pengunjuk rasa mendesak agar Rocky Gerung ditangkap dan diadili, serta mendesak Gubernur untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) menolak kehadiran Rocky Gerung di wilayah Jatim.

Hal ini kemudian ditanggapi oleh Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur, Baijuri M.E.

“Kami rasa aksi unjuk rasa ini berlebihan dan tidak perlulah, sejauh ini kritik-kritik Rocky Gerung itu masih dalam koridor kritik yang konstruktif dan bahkan sempat beredar wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberi penghargaan bintang mahaputra kepada Rocky Gerung sebagai aktivis yang kritis di sepanjang 10 tahun periode kepemimpinan Presiden Jokowi,” ungkap Baijuri.

Pria yang kerap disapa Cak Bay ini menambahkan bahwa perlunya komitmen bersama untuk menjunjung tinggi spirit demokrasi dan kebebasan mimbar akademik.

“Ya kita harus menjaga itu. Demokrasi harus tegak dan kampus tidak boleh mendapat tekanan intervensi dari luar. Kampus harus bebas berdialektika, bebas mengundang siapapun dalam kerangka berfikir. Sebab di kampus lah semua perdebatan pemikiran itu diuji, bukan dipersekusi,” imbuhnya.

Aktivis muda yang telah malang melintang di berbagai isu advokasi di Jawa Timur sekaligus lulusan magister di bidang ekonomi ini menyampaikan bahwa apabila Rocky Gerung menerima gelar bintang Mahaputra dari Pemerintah, maka Rocky Gerung akan menjadi prasasti bahwa Presiden jokowi tidak anti kritik dan menjunjung demokrasi.

Baijuri pun menyebut bahwa dalam berbagai media massa internasional indeks demokrasi di Indonesia menurun, maka dengan tidak mengkriminalisasi Rocky Gerung mungkin ini akan menjadi tools naiknya indeks demokrasi Indonesia di mata komunitas internasional.

“Relasi antara pemerintah dan dunia aktivis ialah bahwa pemerintah fokus menjalankan program-programnya. Lalu aktivis dan civil society melalukan pemantauan dari luar sistem. Apabila pemerintah keliru maka tugas aktivis lah untuk mengingatkan,” paparnya

“Jadi tidak boleh proses dialektika ini dijawab dengan penjara atau pidana. Terakhir kami rasa Rocky Gerung layak mendapat gelar bintang mahaputra atau putra kehormatan dari presiden Jokowi. Sebab peran Rocky Gerung yang selama hampir 10 tahun konsisten dengan kritik-kritiknya yang membangun. Ini juga akan menandakan bahwa Presiden Jokowi tegak lurus mengawal demokrasi,” ucapnya.

Di akhir penyampaiannya pemuda asli Bondowoso ini mengungkapkan bahwa memang dalam pidato terakhir Rocky Gerung terkait ucapan “bajingan tolol” memang kurang elok dan cenderung terbawa emosi.

Namun itu perlu diberi peringatan saja bukan diganjar dengan pidana.

“Kalau itu kami sepakat memang pilihan diksi pidato terakhirnya kemarin memang keliru dan kurang etis, namun kan Rocky Gerung telah meminta maaf dihadapan publik lewat konferensi pers. Itu adalah tindakan yang gentle,” ujarnya.

“Jadi Rocky Gerung gentlemen karena telah meminta maaf. Dan Presiden Jokowi juga gentlemen karena tidak baper dan beliau memang betul-betul negarawan sejati,” pungkasnya.