Transparansi dan Keterbukaan Informasi PT. Pertamina dalam Penurunan Harga Pertamax Tahun 2023

Editor: Ahmad Arsyad

Kabar Baru, Kolom- PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan sejumlah harga BBM non-subsidi miliknya pada Kamis, 1 Juni 2023.  Pada periode Juni 2023 Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian turun harga Pertamax Series dan Dex Series. Untuk produk jenis gasoline (bensin), harga Pertamax (RON 92) turun menjadi Rp 12.400 per liter dari sebelumnya Rp 13.300. Pertamina adalah perusahaan energi terintegrasi milik negara Indonesia yang berperan sebagai produsen dan distributor utama bahan bakar minyak di Indonesia. Pertamina memiliki peran penting dalam menyediakan bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor di negara ini. Harga bahan bakar, termasuk harga Pertamax, sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan biaya transportasi dan pengeluaran sehari-hari. Kenaikan atau penurunan harga bahan bakar dapat memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia dan Pertamina memiliki peran dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga minyak mentah global, biaya produksi, fluktuasi nilai tukar mata uang, subsidi pemerintah, dan kebijakan fiskal.

Tujuan dari kebijakan harga bahan bakar adalah untuk menjaga stabilitas harga, melindungi kepentingan konsumen, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum, transparansi dan keterbukaan merupakan aspek penting dalam kebijakan harga perusahaan energi seperti Pertamina. Hal ini memungkinkan konsumen dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan memantau perubahan harga bahan bakar. Dengan adanya transparansi yang baik, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informasional, sementara pemangku kepentingan lainnya, seperti pengusaha dan industri, dapat merencanakan anggaran mereka dengan lebih baik.

Transparansi dapat dicapai melalui berbagai langkah, seperti pengumuman resmi kebijakan harga, menyediakan informasi terperinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga, serta menjalin dialog terbuka dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks Pertamina, penting bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan yang memadai tentang alasan di balik kebijakan harga, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga minyak mentah global, biaya produksi, pajak, dan faktor-faktor lainnya yang relevan.

Dalam permasalahan ini, kasus penurunan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) terutama pertamax per 1 Juni 2023. Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak. Dari kasus kebijakan tersebut yang berlaku 1 Juni 2023 telah memenuhi batas atas yang ditetapkan untuk setiap jenis BBM, pada periode September lalu untuk produk Gasoline (bensin) yakni Pertamax Series mengalami penyesuaian turun harga. Dalam pernyataan masalah ini, fokus ditempatkan pada transparansi dan keterbukaan dalam proses penurunan harga BBM, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Yang diharapkan agar Pertamina dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga serta melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat mengenai kebijakan harga yang diterapkan. Pernyataan masalah ini dapat menjadi dasar transparansi dan keterbukaan yang dapat diterapkan dalam penurunan harga BBM, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik dan kebijakan energi negara.

Pada permasalahan tersebut penulis menggunakan Teori Transparansi karena pada konteks keterbukaan informasi publik, beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Dalam dikeluarkan suatu kebijakan, Transparansi informasi publik menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada beberapa Indikator tentang transparansi informasi publik yaitu:

1. Penyediaan Informasi yang Jelas: Mengukur sejauh mana pemerinah secara aktif untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat tanpa diminta.
2. Kemudahan akses informasi publik: Tingkat kejelasan dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada publik atau pemangku kepentingan. Indikator ini mencakup penyajian informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, menggunakan format yang jelas, dan mencakup aspek-aspek penting yang relevan.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap: membangun mekanisme pengaduan yang efektif membutuhkan dukungan dari pemerintah. Maka untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat umum.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah: Masyarakat dapat memperoleh informasi tersebut dari situs web resmi dari kementerian energi dan sumber daya mineral atau dari perusahaan BBM yang ada di Indonesia. Selain itu, media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar juga biasanya memberikan informasi terkait dengan kenaikan harga BBM kepada masyarakat. Masyarakat juga dapat mengikuti akun media sosial dari pemerintah atau perusahaan BBM untuk mendapatkan informasi terkait dengan kenaikan harga BBM.

Menurut Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif), pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.
2. Disclosure (pengungkapan), Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.
3. Kondisi keuangan Suatu keadaan atau tampilan secara utuh atas keuangan organisasi atau selama periode atau kurun waktu tertentu.
4. Susunan pengurus Komponen-komponen (unit kerja) dalam struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan.
5. Bentuk-bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan (Nurimansjah & Kamal, 2022)

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat dilihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan. Tujuan utama dari indikator tersebut untuk membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif, yang memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Indikator tersebut juga dapat membantu meningkatkan kualitas kebijakan publik dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada informasi yang akurat, komprehensif, dan dapat diverifikasi. Dengan demikian, indikator ini berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan survei terbaru itu, indeks transparansi Indonesia mencapai 70 poin, ini artinya jauh lebih tinggi dari rata-rata indeks transparansi global sebesar 45 poin. Indonesia bahkan mengungguli Filipina di angka 68, Thailand 58, Timor Leste 52, Malaysia 47, Vietnam 44, Kamboja 33, dan Myanmar 30. Kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah cenderung dipengaruhi oleh konsistensi informasi yang diberikan. Jika pemerintah memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan konsisten tentang langkah-langkah yang diambil dalam penurunan harga Pertamax, masyarakat akan cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap transparansi pemerintah. Transparansi pemerintah juga dapat diukur dari sejauh mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penurunan harga Pertamax. Jika pemerintah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan, berpartisipasi dalam konsultasi publik, atau mendengarkan pendapat mereka, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintah. Masyarakat dapat mengetahui informasi penurunan harga Pertamax melalui beberapa saluran komunikasi yang umumnya digunakan dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik. Pemerintah dapat mengumumkan penurunan harga Pertamax melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh pejabat pemerintah. Informasi penurunan harga Pertamax biasanya juga diberitakan oleh media massa, baik itu media cetak, televisi, radio, atau media daring. Masyarakat dapat memperoleh informasi ini melalui berita, artikel, atau laporan yang diterbitkan oleh media tersebut.

Mengapa hanya mengeluarkan kebijakan penurunan harga pertamax sedangkan pertalite tidak demikian? Pertalite ditentukan pemerintah, dan harganya masih ada subsidi sehingga tidak mengalami penyesuaian harga. Bahwa semua BBM non-subsidi jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga. Beberapa alasan umum yang mungkin mempengaruhi penurunan harga Pertamax tanpa penurunan harga Pertalite antara lain: Dalam praktiknya, kebijakan harga BBM ditentukan oleh berbagai faktor yang berbeda antara jenis bahan bakar. Beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan penyesuaian harga BBM termasuk harga minyak mentah, biaya produksi, fluktuasi mata uang, kebijakan pemerintah, dan permintaan pasar. Pertamina atau pemerintah dapat memutuskan untuk menyesuaikan harga Pertamax berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut, sedangkan Pertalite mungkin tidak mengalami penurunan harga pada saat yang sama karena pertimbangan lain yang relevan.

Menurut Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sukabumi, H. Eten Rustandi, mengatakan, penurunan harga Pertamax per 3 Januari 2023, pukul 14.00 WIB, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat:

“Hiswana Migas menyambut baik adanya penurunan berbagai jenis harga Pertamax oleh pemerintah. Sehingga mampu mengurangi beban kebutuhan hidup masyarakat saat ini,” kata H. Eten, kepada jurnalsukabumi.com.

Mengacu pada sumber diatas, beliau menjelaskan juga bahwa harga penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejauh ini adalah Px Turbo, turun dari harga semula Rp. 15.200 menjadi Rp14.050.- atau turun Rp1.150.- Lalu kemudian Pertamax turun dari Rp. 13.900 menjadi Rp12.800.- atau mengalami penurunan sebesar Rp1.100. Sementara Dexlite turun dari Rp18.300 menjadi Rp16.150 atau turun Rp2.150,00 dan terakhir P Dex turun dari Rp18.800 menjadi Rp16.750 atau turun Rp2.050.

Transparansi dan keterbukaan dalam penurunan harga Pertamax adalah faktor penting untuk membangun kepercayaan publik. Ketika informasi terkait penurunan harga, mekanisme penetapan harga, dan alasan di balik keputusan tersebut disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat, hal ini menciptakan kepercayaan dan meningkatkan transparansi dalam harga BBM. Dengan menjaga tingkat transparansi yang tinggi, organisasi atau pemerintahan dapat membangun kepercayaan dengan publik dan pemangku kepentingan, meningkatkan partisipasi, meminimalkan risiko korupsi, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan adil.

Hal tersebut sangat Penting untuk terus meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam penurunan harga Pertamax dengan menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan komprehensif tentang proses kebijakan dan faktor yang mempengaruhinya, karena akan membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Dalam konteks Pertamina, peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam penurunan harga Pertamax akan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan mengikuti perubahan harga dengan lebih baik. Hal ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik, partisipasi yang lebih luas, dan kepercayaan yang ditingkatkan terhadap kebijakan harga yang diterapkan oleh Pertamina.

Penting untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam dialog dan memperhatikan pendapat mereka terhadap kebijakan penurunan harga Pertamax. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan pendekatan yang inklusif dapat membantu memahami kebutuhan dan perspektif masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik dan terbuka dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpastian dalam masyarakat.

*) Penulis adalah Baby Novega Aprilianti, Cyndi Andrianita, dan Faysa Permata Rhahmadiahti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf  Tangerang.

Referensi

Nurimansjah, R. A., & Kamal, K. K. (2022). Transparansi Informasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Palopo. Journal I La Galigo: Public Administration Journal, 5(1), 21–27.