PMKRI Pontianak Minta Kapolda Pastikan Tidak Ada Pelanggaran Pemilu 2024 di Kalbar

Jurnalis: Sri Hartutik Sandora

Kabar Baru, Pontianak – Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Pontianak Santo Thomas More, Joshierai Omutn Panata Gumi minta Kapolda Kalbar memastikan tidak ada pelanggaran pemilu 2024 di Kalimantan Barat.

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Pontianak meminta Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., untuk memastikan tidak ada pelanggaran serta memastikan netralitas kepolisian dalam pemilu 2024.

Ia menjelaskan bahwasannya pemilu tahun 2024 ini tidak hanya pemilahan anggota legislatif namun kita juga memilih Presiden Republik Indonesia yang akan membawa Indonesia kedepannya lebih baik dari 5 tahun belakangan ini.

“Perlu di ketahui bahwasanya pemilu tahun 2024 ini tidak hanya pemilahan anggota legislatif namun kita juga memilih Presiden Republik Indonesia yang akan membawa Indonesia kedepannya lebih baik dari 5 tahun belakangan ini. Dimana kemudian kami selaku mahasiswa menggunakan kewajiban kami sebagai sosial control untuk memastikan bahwa dalam pemilihan umum ini tidak adanya tindakan atau indikasi kecurangan serta keberpihakan satuan kepolisi pada salah satu Paslon Presiden”ujar Joshierai, Rabu (13/12/2023).

Joshierai menegaskan, kecurangan dan pelanggaran akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas sehingga tidak mampu mengemban amanah rakyat. Bahkan praktik kecurangan dan tindakan kezaliman justru bisa mengundang bencana.

“Pemilihan dan pergantian pemimpin diharapkan akan ada perubahan ke arah lebih baik. Setiap periode digelar pemilihan pemimpin namun ternyata rakyat belum merasakan kondisi lebih baik, bahkan semakin merosot sehingga sangat sulit bisa bangkit dari keterpurukan ini. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi kondisi ini terus terjadi,”tegasnya.

Ia menerangkan mungkin saja hal ini terjadi karena kita tidak bisa menghadirkan Pilkada yang berkualitas; bebas tanpa pemaksaan, netralitas penyelenggara, jujur tanpa ada kecurangan.

“Berbagai macam bentuk pelanggaran, kecurangan bahkan tindakan kezaliman sering menghiasi pesta demokrasi kita,namun tanpa disadari akibat kecurangan dan pelanggaran akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas sehingga tidak mampu mengemban amanah rakyat. Bahkan praktik kecurangan dan tindakan kezaliman justru bisa mengundang bencana,”terangnya.

Ia mengharapkan agar pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas sehingga dapat mewuju Indonesia emas tahun 2045

“Kami berharap jika kemudian dinamika pemilu tahun 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang bebas dari praktik-praktik kecurangan, kepemimpinan seperti itulah yang dibutuhkan untuk untuk dapat mempersiapkan para generasi muda Indonesia yang berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing tinggi utuk mewujudkan Indonesia emas 2045,” pungkasnya.