KMS2PB Tolak Revitalisasi Pasar Banyuwangi

Jurnalis: Joko Prasetyo

KABAR BARU, BANYUWANGI – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pembangunan Berkelanjutan (KMS2PB) menyuarakan penolakan terhadap Revitalisasi pasar Banyuwangi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Halili Abdul Ghani, Ketua KMS2PB kepada awak media pada Jumat, (24/5/2024).

“Kami menolak Revitalisasi pasar Banyuwangi,” katanya.

Kepada wartawan Halili, sapaan akrab Ketua KMS2PB mengaku penolakan tersebut  bukan tanpa alasan.

“Kami sangat meyakini, revitalisasi Pasar Banyuwangi yang dianggarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR dengan nilai Anggaran kurang lebih 200 M di tahun 2024 ini bisa mangkrak karena tidak diminati oleh para pedagang,” ucap Halili.

Halili mengungkapkan, berdasarkan desain dan gambar, Pasar Banyuwangi akan di buat menjadi bertingkat, hal itu sangat memungkinkan para pengunjung pasar akan malas naik keatas untuk melakukan transaksi jual beli dengan para pedagang.

Terlebih, kata dia, sekarang ini di Kabupaten Banyuwangi banyak sekali gedung dan bangunan yang mangkrak dan terbengkalai. Padahal bangunan gedung tersebut Sudah menelan anggaran pemerintah yang nilainya cukup banyak.

“Contohnya pasar terminal terpadu yang menelan hampir 50 milyar. Dermitory Atlet hampir 10 milyar,Terminal Wiro Guno yang ada di Kecamatan Genteng ,Pasar Hewan Kecamatan Rogojampi, dan Gedung Juang,” ungkapnya.

Holili menegaskan kalau Revitalisasi Pasar Banyuwangi hanya membuang anggaran dan hasilnya tidak akan sesuai keinginan.

“Harusnya revitalisasi pasar tidak dengan model seperti pasar selfi sebagaimana desain yang ada sekarang, apalagi menelan anggaran ratusan milyar yang kami nilai tidak efektif, kalau seperti itu kan terkesan hanya membuang-buang anggaran saja,” ungkap Halili.

Lebih lanjut Holili, menyebut kalau Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi, tidak peka dengan apa yang di rasakan para pedagang yang sekarang berjualan di pasar Banyuwangi. Seharusnya Pemda Banyuwangi lebih mengutamakan kemampuan pedagangnya bukan fisik pasarnya.

“Seharusnya Pemda lebih mengutamakan kemampuan dan kapasitas pedagang, bagaimana pedagang laku keras jualanya dengan bantuan tiktok dan medsos, bagaimana pedagang bisa mengakses kredit mikro dengan bunga rendah, itu yang kami nilai lebih utama daripada sekedar pembangunan fisik, bangun manusianya dulu baru fisiknya,” pungkas Halili. (*)