Berita

 Network

 Partner

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store

PB PMII: Menjelang Pilpres 2024, Polri Berada Dalam Pusaran Politik Dinasti!

Jurnalis:

Kabar Baru, Jakarta – Forum aktivis pergerakan telah menyelenggarakan diskusi publik dengan tajuk “Evaluasi Pemerintahan Jokowi dan Netralitas Polri Dalam Situasi Dinasti Politik” yang diselenggarakan melalui virtual pada Senin Pukul 19.00-21.30 (11/12/23).

Jasa Penerbitan Buku

Diskusi ini mempertemukan para aktivis Ketua PKC PMII seluruh Indonesia yang berawal dari keresahan mengenai Pemilu 2024 yang banyak diperbincangkan.

Diskusi ini dirancang berdasarkan tinjauan terhadap kondisi dan arah politik elektoral di Indonesia yang saat ini dibayang-bayangi oleh ancaman politik dinasti, oligarki, dan erosi demokrasi.

Diskusi ini dipandu oleh Elva Novianti dan dihadiri oleh Narasumber yang lengkap yaitu Feri Amsari, Yayan Hidayat dan Ragil Setyo Cahyono.

Kegiatan diskusi dibuka oleh Ragil Setyo Cahyono selaku Narasumber Diskusi Publik ini sekaligus penggagas terselenggaranya diskusi keresahan ini.

Dalam sambutannya, Ragil menyampaikan keterkaitan antara evaluasi pemerintahan era Jokowi masih banyak catatan yang harus diselesaikan terkait masalah hukum baik itu dari penegakan hukum dan aparat hukum.

“Erosi demokrasi dengan faktor kepemimpinan politik yang menentukan apakah demokrasi dijadikan sebagai tujuan akhir atau semata-mata alat untuk mencapai kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Yayan Hidayat menyoroti persoalan terkait masalah kekuasaan yang absolute, Sistem pemerintahan absolut adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh penguasa tunggal seperti raja atau ratu dan bersifat tidak terbatas.

“Artinya raja memiliki kekuasan penuh untuk memerintah negara yang dipimpinnya. Artinya bentuk pemerintahan yang sangat irasional,” sambungnya.

Sementara itu narasumber pamungkas dari diskusi malam ini Feri Amsari menjelaskan, harusnya penyelanggara pemilu yang harus dan memerintahkan aparat keamanan, misalnya jika TPS tidak kndusif, penyelenggara pemilulah yang berhak memerintahkan, bukan sebaliknya.

“Kita juga sedang memetakan dimana peta kecurangan yang rawan menjadi kecurang pemilu, sehingga hal itu bisa diatasi sejak dini, bukan tidak mungkin pemilu kita bisa diselamatkan,” ucap Feri Amsari.

Para pemantik sangat antusias memberikan tanggapan dalam diskusi ini, yang dihadiri kurang lebih sebagian ketua PKC PMII Seluruh Indonesia.

Mereka bersepakat hasil diskusi ini akan dikonsolidasikan menjadi gerakan yang kongkrit yaitu gerakan aksi di seluruh wilayah mereka masing-masing untuk mengkampanyekan pemilu ini yang netral dan menjaga potensi kecurangan.

Kabarbaru Network

https://beritabaru.co/

About Our Kabarbaru.co

Kabarbaru.co menyajikan berita aktual dan inspiratif dari sudut pandang berbaik sangka serta terverifikasi dari sumber yang tepat.

Follow Kabarbaru

Get it on Google play store
Download on the Apple app store