Diduga Membackup Koruptor, Mahasiswa: Kejagung RI Harus Copot Kejari Tapsel
Jurnalis: Nurhaliza Ramadhani
Kabar Baru, Jakarta – Sekitar 1 Jam menyampaikan aspirasi di depan Kantor Kejaksaan Agung dengan beberapa persoalan yang menjadi tuntutan, Hoirul Umam selaku Ketua Umum mendesak agar Kejagung mencopot Kajari Tapsel yang selama menjabat tidak membawa manfaat Positif dalam penegakan Hukum dan malah menambah Kebobrokan bagi Koruptor.
Dia mengatakan, dengan segala hormat yang anak muda Tapsel meminta kepada bapak kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, agar memperhatikan penegakan hukum di wilayah Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang di bawah naungan ibuk Kajari Tapsel yaitu ibuk Siti Kholijah Hrp.
“Dimana dalam kepemimpinan ibuk tersebut berjalan kurang lebih 7 Bulan banyak kasus yang mangkrak dan yang tidak ditindak lanjuti, sehingga Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Selatan sudah sangat muak dengan kepemimpinan Ibu Siti Kholijah tersebut,” ujarnya.
Selanjutnya, dia meminta agar kepala Kejagung RI agar turun langsung atau membuat panitia pengawas untuk turun ke daerah Tapanuli Selatan untuk memperhatikan dan mengamati serta mencari tahu kebobrokan penegakan Hukum oleh Kejari Tapsel yang dinilai banyak kasus Korupsi Kolusi Nepotisme yang dilaporkan secara resmi oleh pemuda.
“Mahasiswa serta Masyarakat kepada Kajari Tapsel, namun sampai saat ini sekian banyaknya laporan tidak ada titik temu atau perelisasian oleh beliau sehingga kami menilai Tugas beliau sebagai Penegak Hukum tidak terlaksana dengan baik, dan Hukum yang dilaksanakan Oleh Kajari Tapsel terkesan sudah mati suri,” sambungnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kasus pengadaan Cctv, pengadaan Lemari, pengadaan Bimtek Ke kota Medan dan Bimtek ke Sumatera Barat, yang di duga kuat pengadaan serta kegiatan tersebut telah menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2023 dengan Nominal anggaran mencapai Milyaran Rupiah dan kegiatan serta pengadaan tersebut bukanlah hasil daripada Musrembang Desa sehingga menimbulkan kerugian Uang Negara yang cukup Fantastis.
Hal itu dinilai menguntungkan serta memperkaya diri Oknum-oknum yang mempunyai kepentingan pribadi dengan Program atau kegiatan yang tidak jelas tersebut dan hal ini cukup viral di daerah Tapanuli Selatan dan sudah berkali-kali di Laporkan kepada Kejaksaan Tapanuli Selatan.
“Namun lagi dan lagi Ibuk Kajari Tapsel tidak mau tau dengan Kasus ataupun Laporan tersebut kami menduga dari Kebobrokan Kepemimpinan beliau dan sifat tidak mana tau Beliau kami menduga ada Bekingan Kuat beliau dari Oknum Kejaksaan Agung Republik Indonesia sehingga beliau jalan di tempat dalam penegakan Hukum di Kabupaten Tapanuli Selatan,” tegas Hoirul.
Sementara itu, banyak kasus yang mangkrak setelah dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yaitu terkait perjalanan penggunaan Dana Desa Se-Tapsel Tahun Anggaran 2019 Tapanuli Selatan lalu, penyidik melakukan penyitaan berupa uang dari saksi-saksi, totalnya Rp1.378.563.500 yang penggunaan dana desa tahun 2019 menyangkut seperti papan monografi.
Pembelian baju LPMD, baju BPD dan baju kader posyandu, dari Kasus ini Ibu Kajari Tapsel terkesan diam seribu bahasa, mahasiswa itu menduga ada permainan dalam menangani atau melanjutkan kasus tersebut.
“Kami menilai ibu Kajari ini Diam seribu bahasa kita menduga Oknum Kejari Tapsel sudah Nyaman dimana tidak yang kita dapatkan info dari masyarakat Kajari mendapatkan dua Mobil Pajero dari Bupati mungkin ini mobil dijadikan mobil Dinas Ibu Kajari atau mobil untuk jalan-jalan supaya ibu Kajari Tapsel lupa Peran dan Tugasnya sebagai Penegak Hukum yang berstatus Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan,” lanjutnya.
Kasus Tindak pidana Korupsi penggunaan Dana Hibah Daerah Tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 yang bersumber dari APBD Kab.Tapsel yang sampai sekarang tidak ada lanjutan dari kasus tersebut, yang kami nilai Ibu Kajari Tapsel terkesan diam dan acuh tak acuh dalam menindak dan melanjutkan kasus tersebut.
“Oleh karena itu, mereka meminta kejagung RI mencopot Siti Kholijah dari jabatannya sebagai Kajari Tapsel, selama beliau menjabat Kabupaten Tapanuli Selatan sudah diduga menjadi ladang uang bagi para Koruptor. Bagaimana Koruptor tidak merajalela sementara Aparat Penegak Hukumnya seperti Ibu Kajari hanya diam dan duduk manis,” pungkasnya.